Fellowship untuk Jurnalis Perempuan

Jurnalis Warga Bantaeng Pendorong Transparansi Pemerintahan Desa

Sekretariat JW Desa Rappoa

Pelatihan Liputan Media Mendalam tentang HAM Kaum Marjinal

Kekerasan terhadap Perempuan lewat Siber

Prev Next

Pengumuman : 

testimoni

Akhir Manis Sebuah Perjuangan

InilahKoran.com, 23 Agustus 2014

LILIS Boy, Caleg DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Demokrat dapil 1 no urut 8 tiba-tiba mencabut tuntutannya dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (4/6) silam. Tim kuasa hukum Lilis tak menjelaskan kenapa Lilis mencabut tuntutannya.

“Saya ingin fokus pada kasus Hedi saja. Biar tim dan kuasa hukum juga fokus pada kasusnya Hedi,” ungkapnya.

Terasa lama menanti, tiba-tiba suara Hedi terdengar ceria, saat INILAH menghubunginya melalu ponsel. “Alhamdulillah MK mengabulkan tuntutan saya,” ujarnya.

Hedi mengaku, putusan MK disampaikan ke DPP Partai Demokrat ditujukan untuk Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat dan Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai Sekjen Partai Demokrat. Putusan bernomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 ini baru diterimanya Kamis (26/6) malam.

Dalam amar putusannya, MK memerintahkan KPU melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C-1 Plano dan melakukan koreksi sampai pada tingkat penghitungan DA-1 di 11 desa/kelurahan. Yakni Bojongherang, Sukamaju, Babakan Karet, Sayang, Mekar Sari, Sawah Gede, Muka, Nagrak, Limbangan Sari, Pamoyanan, dan Solok. Penghitungan ulang harus diawasi Bawaslu dan Kepolisian.

MK mengambil keputusan itu didasarkan pada sejumlah fakta hukum. Yakni terjadi inkonsistensi dalam perolehan suara di C-1, D-1, dan DA-1 termohon. Selain itu, terjadi pengurangan dan penambahan pada masing-masing tingkatan perhitungan suara untuk ketiga calon, yakni Hedi Permadi Boy, Wawan Setiawan yang diduga mengalami penggelembungan suara, serta suara Irvan Rivano yang mengalami penggembosan suara.

Misalnya di C1 Kelurahan Solok Pandan Cianjur, suara Wawan sebanyak 69, namun melonjak di D1 dan DA1 menjadi 370 suara. Sedangkan suara Irvan Rivano menurun dari 1.068 di C1 menjadi 958 di D1 dan DA1. Hal serupa di 10 kelurahan lainnya.

C1 Plano Hilang
Rupanya perjuangan Hedi tak semulus yang diharapkan. Eksekusi putusan MK di KPU Jabar, Jalan Garut Kota Bandung, berjalan alot dan penuh interupsi. Itu terjadi ketika Ketua KPU Cianjur yang baru, Anggi Setia Wardani mengatakan, barang bukti berupa 107 dari 344 C-1 plano hilang dari gudang KPU.

Seperti diketahui, Anggi menggantikan Ketua KPU Cianjur sebelumnya Ujang Awaludin yang diberhentikan karena terbukti melanggar kode etik. Sebelumnya, Anggi adalah komisioner Bidang Divisi Hukum KPU Cianjur.

Mendengar pernyataan Anggi, Hedi terlihat tenang sama halnya dengan sidang DKPP maupun MK. Hal berbeda ditunjukkan Wawan, rival separtai Hedi. Wawan terlihat gelisah, duduknya kerap berubah posisi dan sering mengajukan interupsi.

“Sesuai dengan amar putusan MK, penghitungan ulang harus berdasar C-1 plano. Untuk itu kita harus mengikuti amar putusan tersebut,” terangnya.

Kemarahan diperlihatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar, Wasikin dengan nada tinggi mengatakan, C-1 plano merupakan dokumen negara. Dia mempertanyakan, mengapa KPU begitu berani menghilangkan barang bukti. Terlebih C-1 plano merupakan ujung tombak pelaksanaan pemilu.

“C-1 plano itu ukurannya selebar meja atau dinding, bukan segede KTP, masa hilang! Ini bisa dibawa ke pidana umum!” tegasnya.

Anggi pun menceritakan kronologi hilangnya form C1 plano saat Pileg 2014 lalu. Anggi mengaku, dirinya tak tahu banyak soal hilangnya form C1 plano. Lantaran saat itu, ia sedang konsentrasi di MK menangani sengketa Pileg.

"Ini gara-gara terjadinya pengosongan gudang logistik. Saat itu kan saya masih memegang Divisi Hukum. Saya baru ditunjuk sebagai ketua (KPU) itu tanggal 11 Juni. Sedangkan pengosongan gudang logistik tanggal 9 Juni,” terangnya.

Ketika MK memutuskan harus melakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU)di 11 desa, Anggi baru sadar ada 107 lembar form C1 plano yang hilang. Karena putusan MK wajib dilakukan secepat mungkin, KPU Jabar setelah koordinasi dengan tim hukumnya mengganti C-1 plano dengan C-1 berhologram.

“Saat ini kami berupaya mencari agar form C-1 plano yang hilang bisa segera ditemukan. Mudah-mudahan C-1 plano itu tak disalahgunakan,” terangnya.

Meski tanpa 107 C-1 plano eksekusi putusan MK tetap dilakukan di KPU Jabar, Jalan Garut Kota Bandung. Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat mengatakan, meskipun C-1 plano hilang, bukan berarti putusan MK tak bisa dieksekusi. Ia menilai, C-1 berhologram tetap memiliki arti dan berkekuatan hukum.

Senyuman Hedi
Dalam rekapitulasi ulang, Hedi mendapat 2.827 suara. Sedangkan Wawan hanya 1.480 suara. Raihan suara tersebut berdasarkan C1 plano sebanyak 236 lembar dan C-1 berhologram sebanyak 108 lembar dari 11 desa/kelurahan di Kecamatan Cianjur.

Dengan hasil PSU tersebut, suara total keduanya berubah. Hedi mendapat 23.449 suara, sementara Wawan memeroleh 19.756 suara. Dengan hasil ini, Hedi menggeser Wawan dan tinggal menunggu keputusan MK untuk melenggang ke DPRD Provinsi. Begitu keputusan dibacakan oleh KPU, Hedi tersenyum lebar. Kini, Hedi tinggal menunggu putusan MK.

Kekecewaan sekarang berpindah ke kubunya Wawan. Dia menegaskan tak menerima hasil perhitungan suara ulang (PSU). Wawan menilai PSU yang dilakukan KPU Jabar cacat hukum karena tidak disertai cukup bukti. Berdasarkan putusan MK, PSU seharusnya menggunakan C1 plano, namun kenyataannya ada 107 C1 plano yang hilang dan digantikan denganC1 hologram tanpa konsultasi dengan MK.

“Saya sudah melayangkan protes ke KPU provinsi, Bawaslu, dan DKPP. Isinya, penyelenggara pemilu tidak melaksanakan amar putusan MK secara utuh. Ini bukan soal menang dan kalah tapi lebih pada faktor keadilan,” ucapnya seraya meminta pengusutan hilangnya 107 C1 plano.

Kepada INILAH, Wawan menyanggah tuduhan Hedi dan Lilis telah menggelembungkan suara. Selama proses pendaftaran caleg, kampanye, hingga Pileg berlangsung, dia tak pernah berbuat curang.

Sebenarnya, dia berharap, kasus ini diselesaikan di tingkat partai, tak perlu dibawa ke ranah hukum. Namun apa boleh buat, Wawan pun harus siap dengan segala keputusan MK.

Putusan MK
Hari itu, 6 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 WIB, Hedi mendadak meriang di kediamannya di Cianjur. Hari dan jam yang sama, sejumlah tim sukses Hedi menunggu hasil keputusan MK di Jakarta. Sedangkan Lilis dan suaminya, harap-harap cemas menanti kabar.

Baik yang di Cianjur maupun Jakarta, harap-harap cemas. Sidang putusan yang harusnya dibacakan pukul 14.00 WIB, mundur hingga pukul 16.00 WIB. Petugas MK pun mempersilakan tim Hedi masuk ruangan. Tepat pukul 16.18, MK mengetukkan palu dan menyatakan mencabut putusn KPU sebelumnya yang menyatakan Wawan sebagai caleg terpilih. Berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Hedi menggantikan Wawan sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar.

“Sesuai perhitungan kami, suara A Hedi di PPK Cianjur 2.845. Sedangkan suara Wawan 1.832 bukan 5.444,” ujar tim sukses Lilis dan Hedi, Puja yang menyaksikan langsung putusan MK.

Mendengar kabar baik itu, tim langsung mengirim pesan pendek ke LIlis maupun Hedi. Lilis mengucap syukur dan memeluk suaminya. Mereka menangis, sujud syukur, dan langsung solat untuk mengucapkan rasa syukur.

Begitu pun dengan Hedi. Meriang yang dirasakan di hari itu seolah hilang berganti dengan rasa syukur. Kini, Hedi tinggal menunggu pelantikan DPRD Prov Jabar yang akan dilaksanakan 1 September 2014 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika Bandung.

“Alhamdulillah, ini pelajaran politik buat saya. Pengalaman yang sangat berharga. Sekarang tinggal merealisasikan semua program saya,” ucap Hedi kepada INILAH dengan tersenyum lebar.

Kecurangan Pileg 2014
Menanggapi kecurangan Pileg 2014 di Jabar yang begitu masif, Sekretaris KPU Jabar, Heri Suherman mengatakan, pada Pileg 2004 disinyalir banyak kecurangan di tingkat PPK dan PPS. Melihat itu, DPR menghapuskan wewenang PPS untuk merekap hasil suara pada pemilu 2009.

Namun, kebijakan ini berdampak pada pengerjaan perhitungan suara yang berlarut-larut. PPK kedodoran karena harus merekap banyak C1. Setelah tiga pekan Pileg, seharusnya penghitungan sudah sampai di tingkat provinsi, namun masih ada PPK yang belum selesai merekap.

Karut marutnya proses ini membuat pemerintah dan DPR kembali memberikan kewenangan perhitungan suara pada PPS. “Tapi ternyata, kekhawatiran 2009 kembali berulang. Malah untuk kasus Cianjur, kecurangan tak hanya terjadi di PPS dan PPK, tapi sampai ke KPU nya,” imbuhnya kepada INILAH.

Salah satu penyebab kecurangan, sambung Heri, bisa dikarenakan anggaran pengawasan yang minim. Memang, sambung Heri, secara keseluruhan anggaran pemilu di Jabar sangat besar. Namun anggaran tersebut sudah dikotak-kotakkan. Misalnya, anggaran logistik KPU Jabar sangat besar, lebih dari Rp20 miliar, berbanding terbalik dengan anggaran pengawasan.

“Ketika dana untuk tim pengawasan kurang dan logistik berlebih, kami tidak bisa mengalihkan dana logistik ke pengawasan. Akibatnya, dana logistik KPU Jabar hanya terserap kurang dari 40%, sedangkan tim pengawas lebih banyak tinggal di kantor daripada berkeliling melakukan pengawasan karena tak ada dana. Mungkin ini salah satu penyebab banyaknya kecurangan di daerah,” ungkapnya.

Ketua KPU Cianjur, Anggi Setia Wardani menyatakan, keputusan MK nantinya akan diserahkan ke KPU RI dan dilanjutkan ke KPU Jabar. Karena yang bersengketa caleg DPRD Jabar, putusan akan langsung dieksekusi KPU Jabar, tidak perlu melibatkan KPU Cianjur.

Partai Tak Dilibatkan
Sekretaris DPC Partai Demokrat, Gatot Subroto mengatakan, sengketa antarcaleg satu partai, tak hanya terjadi di Demokrat Cianjur. Selama penyelenggara pemilu tak berlaku jujur, maka kasus seperti ini akan selalu ada.

Partai sendiri, sambung Gatot tak bisa terlibat jauh. Apalagi ketika kader yang bertikai tak meminta bantuan kepada partai. “Kami tak menganakemaskan Hedi ataupun Wawan. Karena mereka tidak ada yang melapor ke partai, kami anggap semua baik-baik saja. Meski demikian, kami terus memantau jalannya kasus hukum ini. Saya melihat kasusnya akan berjalan panjang,” terangnya.

Reni Susanti

Latest Post

Buku & Bulletin

10 Langkah Peliputan Investigatif
Book
Authors: Lucinda S FleesonPublisher: PPMN Description: Bersamaan dengan dilaksanakannya serial Training Jurnalisme Investigatif PPMN meluncurkan dua ...
Read more Zoom
Cutting Edge Radio
Book
Authors: Jim AitchisonPublisher: KBR68H dan PPMN Description: Inilah buku yang menyediakan panduan langkah demi langkah bagaimana membuat iklan ...
Read more Zoom
Learning from Each Other
Book
Authors: Ihsan Ali-FauziPublisher: Description: As well as having the largest Muslim population in the world, historically Asia is also home to a ...
Read more Zoom
Mengenal Teknik Transmisi dan Studio Siaran AM & ...
Book
Authors: Rudianta MeylialaPublisher: PPMN Description: Sudah ribuan jumlah radio siaran di Indonesia, baik bersifat komunitas, swasta komersil ...
Read more Zoom
Mengungkap Cerita di Balik Berita
Book
Authors: Lucinda S FleesonPublisher: PPMN Description: Bersamaan dengan dilaksanakannya serial Training Jurnalisme Investigatif PPMN meluncurkan dua ...
Read more Zoom
Menyelamatkan Ruang Publik, Melindungi Ruang ...
Book
Authors: Aris SantosoPublisher: PPMN Description: Pluralisme budaya pada masyarakat kita adalah keniscayaan. Narasi terbaik tentang pluralisme ...
Read more Zoom
Radio Tanggap Bencana
Book
Authors: Irawan Saptono, Happy SulistiadiPublisher: PPMN Description: Bencana selalu datang tiba-tiba, sebagaimana yang acapkali terjadi di negeri ...
Read more Zoom
SOUNDBITES Reportase Radio Jaringan
Book
Authors: MasdukiPublisher: PPMN Description: Jurnalistik radio mengalami perkembangan yang pesat seiring reformasi politik pada 1998 yang memicu ...
Read more Zoom

Like Us

Alamat

Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara
Jl. Utan Kayu Raya No. 68, Jakarta Timur, Indonesia
Tel: +(021) 859 03865, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.